Memang Bukan Dosa Besar

Saya sangat sependapat dengan Pak Tifatul yang bilang bahwa membuka porno bukanlah dosa besar.

Tentu saja alasan kami berbeda.

Pak Tif berpendapat gitu (mungkin) dasarnya catatan-catatan dari masa lampau yang dia yakini suci dan harus diikuti. Kalau saya dasarnya dari bertanya langsung. Saya tanya, “Wahai Allah, membuka porno itu, kalau tidak merugikan orang lain, tidak dosa kan?” Dan Allah tidak menyatakan keberatan sama sekali! Subhanallah.

Dan masalah kita memang bukan dosa dari menikmati porno.

Saya, Anda, mereka, mau buka apapun itu hak pribadi. Tapi haruslah diperhatikan soal waktu dan tempatnya kegiatan itu dilakukan.

Saat sidang soal rakyat, jika wakil rakyat tidak menyimak karena sibuk membokep, smsan, telponan, bebean atau cekikikan oot dengan koruptor di kursi  sebelah… itu namanya biadab.

Sialnya, kasus sidang pariporno ini hanya puncak gunung es. Kasus yang tidak terlihat masih banyak. Anggota yang malas datang kalau rapatnya bukan soal uang, rajin telat, kondom bekas, pelecehan sekretaris, buang uang untuk bikin gedung dan perjalanan ga penting, undang-undang aneh, dll, dll, dll.

Menggelisahkan. Semua sepertinya lupa kalau Bossnya adalah rakyat dan mereka di DPR itu buruhnya. Tapi nyatanya sudah sejak lama keadaan jadi terbalik. Anggota Dewan ngelunjak, sikap sok maha raja, maunya dihormati, dilayani dan dibiayai setiap pemenuhan nafsunya. Si bossnya, rakyat, malah ditindas dan dibodohi.

Pengawas internal di DPR bisa dibilang tak ada gunanya. Mereka pasti terlibat. Minimal dalam pembiaran, atau aksi pura-pura buta tuli bisu.

Dan rakyat cuma bisa ngeluh. Marah-marah di depan TV, memaki di status facebook, mengutuk pendek-pendek lewat twitter, atau sok prihatin di blog seperti saya ini. Gerutu-gerutu kecil yang belum juga menghasilkan aksi nyata yang kompak menghasilkan perbaikan.

Kenapa terus seburuk ini?

Menurut kemeruh saya, masalahnya sudah lumayan jelas, rakyat tidak pernah tahu apa yang sebenarnya dikerjakan para wakil disana. Dalam sekian tahun mereka menjabat, dengan sekian milyar uang pajak yang dipakai untuk membayar mereka, sebenarnya cuma berapa menit waktu yang dipakai untuk memperjuangkan kepentingan rakyat?

Kita perlu kontrol. Dengan mudah rakyat harus bisa tahu apa yang dikerjakan wakil-wakilnya di dalam gedung berbentuk pantat hijau nan aneh itu. (Eh, itu pantat atau payudara sih?)

Misal, harus ada cara yang memudahkan rakyat untuk tahu hal-hal berikut:

  • Jadwal sidang, agendanya apa, hasilnya apa, siapa voting putusan apa, pencapaiannya gimana sampai biaya yang dihabiskan harus jelas, mudah dan instan diketahui semua warga.
  • Kehadiran peserta, siapa yang terlambat atau tidak hadir dan apa alasannya harus juga tercatat dan mudah dimonitor.
  • Keberadaan setiap anggota dewan dan pekerjaan apa yang sedang dikerjakan juga harus mudah diketahui. Teknologi CCTV, smartphone berGPS atau sejenis kalung anjing bertransmiter dapat mewujudkan ini dengan cara yang relatif murah.
  • Tamu-tamu, lobi-lobi yang dilakukan oleh setiap anggota dewan harus transparan. Dibalik pintu-pintu jati itu mereka sibuk ngapain? Anuan sama sekretaris seksi? Lobi-lobi sama iblis, atau apa? Jadi setiap ruang, setiap lorong harus dipasang cctv yang streaming realtime dan mudah dilihat warga.
  • Siapa saja anggota yang tidak punya kemampuan mendengar dan mengapresiasi suara rakyat? Belum ngerti caranya online? Belum ngerti caranya mendengar? Belum paham siapa yang dia wakili? Orang-orang macam itu perlu segera disingkirkan keluar supaya tidak makan gaji buta terus.

Hal-hal semacam itulah.

Apakah saya maniak kontrol? Mungkin. Kita Bossnya kok, normal saja kalau kita ingin tahu apa yang dikerjakan para pegawai dengan uang kita. Sudah menggaji mahal tapi pegawai kerja ga bener, siapa yang rugi? Teknologi sudah tersedia untuk mengawasi, duitnya juga ada, tapi tidak dimanfaatkan hingga kerusakan, pemiskinan, pembodohan semakin parah… Siapa yang bego?

Lalu, apa rakyat disuruh nongkrong di warnet, nonton orang DPR berkelakuan?

Kalau emang situ nganggur dan doyan silakan saja, itu lebih manfaat dari nonton bokep. Dan… siapa tahu suatu saat sampeyan penasaran seperti ini : “Itu hutan di kalimantan kok makin parah aja botaknya?” Nah, sistem pengawasan ini nanti akan memudahkan anda untuk cari tahu, siapa yang bertanggung jawab dan apa saja yang sudah dia kerjakan. Dengan beberapa pencarian, anda bisa tahu lokasi sang oknum sedang dimana dan sedang apa. Misal ternyata tampak sedang sibuk pesta seks. Besoknya, bulan depannya, dan selama dia menjabat ternyata cuma gitu-gitu aja kerjanya. Nah, anda bisa punya referensi pendukung untuk bikin ‘100juta warga facebook’ mendukung  potong leher pak/bu penggundul hutan sekeluarga. Atau gampang dapet alasan untuk aksi massa turun kejalan untuk bakar rumah si oknum.

Kan sudah ada wartawan?

Wartawan juga manusia. Kalau saya wartawan, lalu dapat berita atau foto tentang kebejatan seorang wakil, saya minimal punya dua pilihan menguntungkan. Menyetor berita ke kantor berita dan dapat gaji biasa, atau ngeblackmail si obyek dan minta duit untuk tidak memberitakannya.

Andai saya memilih yang pertama, tetap juga si pemred di kantor juga punya pilihan untuk tak memberitakan. Bisa saja memilih untuk tidak memberitakan demi uang/ancamannya yang lebih besar. Atau bisa juga terima lobi dari mami PR yang ingin ‘media black out’ untuk kasus-kasus pesanan.

Bukan mencurigai wartawan, nyatanya memang ada pilihan seperti itu kok. Justru sistem seperti ini memungkinkan pekerjaan wartawan jadi lebih mudah. Jika cara konvensional cuma bisa menguntit satu sumber berita di satu waktu, pakai cara baru bisa menguntit banyak sumber berita sekaligus.

Sudah kebayang?

Intinya ya pengawasan. Rakyat harus punya kontrol atas kinerja pegawainya di DPR. Jika kontrol saja tidak ada, hanya main percaya saja, pantas lah kalau orang-orang itu merasa aman dengan prilaku yang makin hari makin ngelunjak.

Sekarang saya binggung, gimana supaya sebanyak mungkin warga Indonesia dapat segera memahami perlunya pengawasan dan ikut menginginkan kontrol atas DPR. Masih perlu dirumuskan juga, tranparansi seperti apa dan kontrol sehebat apa yang diharapkan.

Apakah Anda juga menginginkannya? Punya ide? Monggo :)

Tag:, , ,

14 responses to “Memang Bukan Dosa Besar”

  1. dhila13 says :

    rakyat udh jd pengontrol kok sy pikir.. tapi ya memang ga secara resmi. dan sering ga dianggap sama para dewan itu. entah rakyat yg mana yg didengar sy ga tau. saya harap jika nanti ada pengontrol resmi, ya benar2 bagus lah. supaya tdk mengecewakan rakyat jg. kasihan rakyat. sudah susah malah disusahkan terus.

    • Guh says :

      Ya boleh saja kalau dibilang sudah. Tapi menurut saya masih kurang akses. Dan yang di kontrol masih kurang transparan. Yang saya harap di tulisan juga bukan pengontrol “resmi”. Kalau ada waktu, bacanya lebih santai lah Mbak, jangan buru2 gitu ;)

  2. Bitch, The says :

    kalo pak teguh tambah botaknya di mana? =P
    eh, monitoring dari twitter/googlemap itu kali guh, asik.

    • Guh says :

      Saya tidak botak, Nek. Belum. Ini cuma pitak dikit karena waktu kecil sedikit kurang beruntung.

      Soal twit, gmap sampai gmap itu bisa diatur. Bakal keren juga kalau di wall facebook tampil status “Pito sedang mengontrol pekerjaan Nudirman Munir”. tapi sekarang masalahnya, gimana ngumpulin ‘monyet’ dengan keinginan sama supaya itu bisa mewujud.

      • Bitch, The says :

        balesnya ga usah buru2 gitu lah, kek. “gmap sampai gmap” iku piye kamsude?
        ngumpulin monyet? halah, tinggal bikin dulu mockup nya. masalah monyet mah gedruk tanah 3 kali gwa bisa kumpulin tu monyet seratus biji. jangan sebut nama pito kalo ga bisa gitu!
        *halah!*

  3. draguscn says :

    Tumben, cuma sedikit nyrempet-nyrempetnya .. hehehe .. saya setuju fungsi kontrol harus kembali kepada ketuanya .. KITA. Merekakan cuma wakil .. dan syukur kalo poin-poin mas guh itu bisa bener-bener terwujud diterapkan.
    Yach ngga usah sampai CCTVnya bisa diakses deh sekedar ada server di kantor semacam KPKnya gitu yang bisa merekam semua kegiatan mereka. Juga komunikasinya. Di BIN konon katanya masuk sana, semua komunikasi selular kita otomatis tersadap. Coba bisa diterapkan di gedung pinggul tadi, mungkin mereka akan kembali ke main surat-suratan .. hehe ..

    • Guh says :

      Bener pak, kita harus mau ikut ngontrol. jangan melulu percaya atau mengharapkan pahlawan2 macam kapeka bakal bisa menyelesaikan segalanya.

      Btw, KPK, BIN, itu juga termasuk yang harus bisa diawasi rakyat. Tahu sendiri selama jaman Mbah Harto badan telik sandi dipake buat ngapain sama penguasa :P

  4. nindityo says :

    gak ada usul yg lebih setuju selain penggunaan kalung anjing bertransmiter ..#likethis

  5. itikkecil says :

    kalung anjing bertransmiter?
    bwahahahaha….

  6. maz_rafi says :

    Gimana menurut mas Guh kalo diterapkan (semacam) “Sumpah Pocong” sebelum mereka menjabat? jadi sumpah para pejabat direvisi dgn kalimat sejenis :

    “Saya bersumpah…jika selama menjabat sebagai wakil rakyat, lalu Sy berkhianat, tidak amanah, dan sejenisnya..Sy siap kecelakaan, cacat lalu mati mengenaskan”

    Sambil diaminkan oleh 200jt lebih sang ‘boss’ via media TV secara onlen :p

  7. Emanuel Setio Dewo says :

    Lha saya ini setuju. Tapi kok jika benar-benar dilaksanakan, bisa-bisa ada anggaran extra besar (plus penggelembungan) untuk membuat kontrol ini terwujud.

    (*teringat kasus laptop 21jt*)

  8. Nurdin says :

    Yeeeee……..tunggu fatwa halal nonton Bokep nih…..

  9. tiyok says :

    OOT dikit, “porno bukan dosa besar” kan juga gara-gara “teman”. Coba yang ketangkap basah dari fraksi tetangga, bisa-bisa haram kuadrat.

    Pengawasannya rada ekstrim Mas, kalung bertransmiter dengan kamera, sama peledak kalau-kalau si pemakai mangkirnya keterlaluan. Halah, jadinya malah pada takut jadi wakil rakyat…

    Yang paling gampang ya pakai twitter :D Tapi ntar kerjaan mereka cuma ngetwit melulu…

  10. Rainny Drupadi says :

    Rakyat kita ngontrol, ikut mencaci maki di depan TV setiap ada kebrengsekan anggota DPR/pejabat pemerintah yang diberitakan.

    Tapi besok begitu pemilu, dapat amplop, ya, lupa lagi.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s